Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
Jaya Aktual - Program Sekolah Rakyat yang dijalankan pemerintah terus berkembang. Kementerian Sosial mencatat hingga saat ini terdapat 182 titik Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, dari jumlah tersebut, 24 titik berada di Jawa Barat dan sudah mendapatkan izin untuk menjalankan kegiatan pendidikan. Pengembangan program ini dilakukan secara bertahap seiring kesiapan sarana, gedung, serta tenaga pendidik di masing-masing wilayah.
Kondisi fasilitas Sekolah Rakyat saat ini masih berbeda-beda. Sebagian lokasi telah menggunakan bangunan permanen, sementara lokasi lainnya masih memanfaatkan fasilitas sementara sambil menunggu pembangunan gedung khusus.
Pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota nantinya memiliki gedung permanen Sekolah Rakyat. Pembangunan fasilitas tersebut dinilai penting agar kegiatan belajar, pembinaan siswa, dan kehidupan asrama dapat berjalan lebih optimal.
Selain pembangunan fisik, Kemensos juga memberi perhatian pada kesiapan sumber daya manusia. Guru, wali kelas, hingga wali asrama memiliki peran penting karena siswa Sekolah Rakyat berasal dari beragam latar belakang dan membutuhkan pendampingan yang lebih intensif selama menjalani pendidikan.
Saifullah Yusuf menekankan bahwa tenaga pendidik tidak hanya dituntut menjalankan proses belajar mengajar, tetapi juga perlu memberikan pendampingan dengan empati. Model Sekolah Rakyat yang menggabungkan pendidikan dan kehidupan berasrama membuat peran tenaga kependidikan menjadi lebih luas dibanding sekolah pada umumnya.
Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan. Pemerintah berharap keberadaan sekolah tersebut dapat membantu siswa memperoleh pendidikan yang lebih baik sekaligus membuka peluang untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka di masa depan.
Pengembangan jumlah titik Sekolah Rakyat akan terus diikuti dengan penyiapan gedung permanen, kebutuhan guru, serta sistem pendampingan siswa. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan program tersebut.
