Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Jaya Aktual - Pemerintah tengah menyiapkan program pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Berdasarkan pendataan awal, sekitar 74 juta warga berusia 17 tahun ke atas diperkirakan belum mempunyai rekening.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan angka tersebut masih akan melalui proses pemutakhiran dan pembersihan data agar sasaran program lebih tepat.
“Umur 17 tadi kita sudah menghitung sekitar 74 juta, tapi data nanti kita cleansing lagi,” ujar Airlangga, dikutip dari detikFinance, Kamis (24/9/2026).
Baca juga:Suahasil Optimistis Insentif Pajak 2026 Tembus Rp576,4 Triliun, Dorong Konsumsi dan Investasi
Program tersebut dirancang untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mendorong masyarakat agar lebih aktif menggunakan layanan perbankan. Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian saldo awal sebesar Rp50 ribu untuk setiap rekening baru.
Dengan skema tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp3,8 triliun. Airlangga memastikan sumber dananya direncanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Iya, pakai APBN,” kata Airlangga sebagaimana dikutip detikFinance.
Baca juga:Suahasil Siapkan Skema Insentif Baru Hadapi Pajak Minimum Global
Pemerintah sebelumnya telah membahas skema rekening gratis tersebut dan menargetkan pelaksanaannya mulai 2027. Program diarahkan kepada warga yang sudah memasuki usia 17 tahun tetapi belum mempunyai rekening bank.
Data calon penerima nantinya akan dipadankan dengan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah ingin memastikan program tidak hanya menghasilkan pembukaan rekening baru, tetapi juga mendorong rekening tersebut aktif digunakan dan tidak menjadi rekening dorman.
Airlangga juga menyampaikan bahwa pembukaan rekening akan diarahkan melalui perbankan seperti BRI dan BSI, terutama untuk wilayah yang menggunakan layanan perbankan syariah.
Program tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah memperluas akses keuangan masyarakat. Dengan kepemilikan rekening yang lebih merata, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses transaksi digital, bantuan pemerintah, tabungan, hingga berbagai layanan keuangan formal.
